Wednesday, December 3, 2014

Mahasiswa Hong Kong Tolak Istirahat


HONG KONG – Mahasiswa Hong Kong menolak untuk beristirahat. Mereka tetap akan menuntut agar demokrasi bisa diterapkan secara penuh di sana.
Sebelumnya, Pemerintah Hong Kong meminta mereka untuk beristirahat dan kembali ke kampus untuk menyelesaikan studi mereka. Namun, permintaan itu ditolak oleh mereka dan mengancam tetap turun ke jalan.
“Saya kira permintaan dari pemeintah tidak masuk akal, kami tetap akan turun ke jalan sampai demokrasi bisa diterapkan di Hong Kong,” ujar salah seorang mahasiswa, Lorraine Lam, seperti dilansir Reuters, Rabu (3/12/2014).
Pemerintah Hong Kong pun berupaya agar situasi wilayah perkotaan kembali pulih akibat aksi demonstrasi. Pemerintah pun berupaya untuk menertibkan demonstran di pusat bisnis Mong Kok. Hal itu bertujuan agar kegiatan bisnis kembali normal.
Sampai saat ini masih terlihat ratusan orang yang memadati jalan protokol di Hong Kong, khususnya di sekitar kantor Pemerintah Hong Kong.

KPK Segera Periksa Bupati Bangkalan



JAKARTA - Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memastikan akan memeriksa Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad terkait kasus suap yang dilakukan Ketua DPRD Bangkalan sekaligus ayahnya, Fuad Amin Imron.
"Anaknya (Makmun) bagian dari yang menerima untuk diserahkan ke bapaknya (Fuad), mata rantai. Pada saatnya akan diperiksa," kata Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Dia menambahkan, perjanjian terkait proyek jual beli gas alam pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur sudah terjadi sejak 2007. Dalam hal ini, Makmun diduga ikut serta menerima uang suap bersama Fuad.
"Diindikasikan begitu (menerima), terkait ini (proyek gas alam)," terang Adnan.
Seperti diketahui, petugas KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan dua periode, Fuad Amin, di rumahnya, Selasa 2 Desember 2014, sekira pukul 01 00 WIB. Dari tangan Fuad Amin, KPK menyita tiga koper besar berisi uang yang dijadikan barang bukti.

Tuesday, December 2, 2014

Ahok Akan Gaji RT & RW yang "Main" Twitter



JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki layanan terutama soal transparansi informasi pada warganya.
Salah satu bentuknya, adalah fasilitas Infrastruktur SMART dari Universitas Wollongong, Australia bekerjasama dengan Twitter dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang telah meluncurkan PetaJakarta.org.
"Itu ada dia bikin laporan kondisi di wilayahnya, kan RT itu sekarang masalah tuh, dikasih uang operasional ribut, pertanggung jawabannya pusing, gaji enggak mungkin. Jadi sekarang kita rubah. RT/RW itu akan kita bayar kalau dia mengirim berita ke sistem kita," ujar Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan mematangkan konsep tersebut pada pertengahan bulan Desember.
"Kita sudah punya satu sistem tweet, dari google, contoh, katakanlah kalau dia mau gaji RT/RW Rp900,000 misalnya. Ya sudah sehari kamu kira-kira mesti ngetweet tiga kali. Satu kali tweet 10 ribu, bukan tweetlah bisa data. Kan sama saja, mau ngetweet masuk data, mau email masuk data," terangnya.
Salah satu data yang bisa dimasukkan, sambungnya, adalah soal banjir yang kemungkinan kembali menerpa Jakarta pada musim penghujan saat ini. "Misalnya ada yang bilang, pak ada banjir tuh? Semuanya masuk, dia cukup kirim saja foto asal posisi dia, dia kirim saja, sekarang kan era-nya via android. Jadi tidak ada alasan. Hape paling murah android, nanti dia langsung kirim, nanti di terlihat di peta kami," kata Ahok.
Untuk lurah dan camat, Ahok pun mewajibkan mereka untuk memantau langsung kondisi lapangan dengan menyediakan sekira 75 pegawai.
"Pengawai harian lepas, buat di pos-pos, nanti di posnya kita bisa baca, kan pengawai yang pegang nih. Nanti kaya Dishub, Dinas Pemadam itu, kita bisa tahu seharian dia kemana saja. Kalau dia keluar wilayah dari kelurahan itu, ini lho ngapain sih makan siang lama amat. Kita bisa tracking. Kecuali hape ditaruh, kita bisa telepon dia, kalo kita curga," pungkasnya.

Monday, December 1, 2014

Keberanian Mahasiswi Jerman Berujung Maut



JERMAN – Ribuan warga Jerman berkabung atas kematian seorang mahasiswi, Tugce Albayrak, yang meninggal dunia setelah diserang preman yang melecehkan dua gadis remaja di Kota Offenbach pada 15 November 2014. Albayrak menghembuskan napas terakhir tepat di hari ulang tahunnya ke-23 pada akhir November setelah koma hampir dua pekan.
Kematian Albayrak disambut duka mendalam, bahkan lebih dari 100.000 orang telah menandatangani petisi online sebagai penghargaan bagi Albayrak. Warga Jerman pun menggelar upacara renungan dengan menyalakan lilin untuk menghormati Albayrak, yang kematiannya memicu perbincangan nasional tentang tindakan keberanian.
Presiden Joachim Gauck dalam suratnya kepada keluarga Albayrak menuliskan bahwa sang mahasiswi layak menjadi panutan. “Mewakili warga yang tak terhitung jumlahnya, saya terkejut dan ngeri oleh tindakan ini. Tugce Albayrak layak menerima ucapan terima kasih dan rasa hormat dari kita semua. Dia akan selalu tetap menjadi panutan bagi kita, seluruh negara berduka. Gadis ini menunjukkan keberanian yang patut diteladani,” ungkapnya seperti dilansir BBC yang dikutip oleh BuzzFeed.
Albayrak diserang oleh seorang remaja warga Serbia berusia 18 tahun setelah menyelamatkan dua gadis dari aksi pelecehan seksual oleh sekelompok pemuda di toilet McDonald pada 15 November lalu. Usai aksi heroiknya Albayrak mendapatkan serangan di parkiran mobil. Beberapa laporan menyebutkan ia dipukul di bagian kepala dengan batu atau tongkat, sementara versi lain menyatakan dia dipukul lalu kepalanya dibenturkan ke trotoar.
Albayrak menderita cedera kepala serius dan dalam keadaan koma sampai 28 November, hingga dokter mengatakan kepada keluarganya bahwa otak Albayrak sudah tak berfungsi dan pihak keluarga memutuskan mencabut alat penopang hidupnya. Dia meninggal tepat pada hari ulang tahun ke-23. Sang pelaku penyerangan kini telah ditahan oleh kepolisian setempat.

Daftar Beasiswa Elite di Amerika


JAKARTA - Salah satu negara yang menjadi tujuan studi adalah Amerika Serikat. Menembus kampus elite di Negeri Paman Sam saja sudah prestasi, apalagi jika mendapat beasiswa di sana.
Berikut ini daftar beasiswa unggulan untuk berkuliah di Amerika Serikat, seperti dirangkum Okezone, Selasa (2/12/2014):
Beasiswa Pemerintah
Foreign Fulbright Student Program
Ini adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Amerika Serikat untuk pelajar internasional yang ingin mengejar pendidikan S-2 atau S-3. Beasiswa juga bisa diberikan untuk program pascasarjana non-gelar. Penerima beasiswa akan mendapatkan fasilitas biaya kuliah, tunjangan buku teks, biaya transportasi pesawat, tunjangan biaya hidup dan asuransi kesehatan.
Humphrey Fellowship Program
Program beasiswa ini menyediakan kesempatan pengembangan profesional di Amerika Serikat selama satu tahun. Penerima beasiswa dipilih berdasarkan potensi kepemimpinan dan komitmen mereka untuk pelayanan publik. Beasiswa ini bersifat penuh dan menanggung semua biaya yang relevan dengan program.
Beasiswa dari Kampus Ivy League
Columbia College Scholarships
Columbia College menawarkan sekira 20 beasiswa untuk para pelajar internasional berprestasi. Beasiswa ini berupa pemotongan biaya kuliah dengan besaran variatif antara 25-100 persen.
Cornell University Scholarships
Cornell memberikan 30-40 beasiswa S-1 bagi pelajar internasional. Bantuan ini dapat berupa beasiswa penuh atau sebagian tergantung kebutuhan mahasiswa.


Dartmouth College Scholarships
Dartmouth College menawarkan beasiswa berdasarkan kebutuhan finansial pelamar. Kampus ini berkomitmen membantu mahassiwa yang membutuhkan secara total selama masa studinya.
Beasiswa dari Lembaga Donor
Joint Japan World Bank Graduate Scholarships
Program beasiswa penuh ini memberikan bantuan studi kepada mahasiswa dari negara anggota Bank Dunia untuk mengejar studi pembangunan di berbagai perguruan tinggi mitra. Ada delapan kampus Amerika yang bisa dipilih dalam program ini termasuk Harvard University, John Hopkins University, University of Chicago, Cornell University dan Columbia University.
AAUW International Fellowships
Program yang dulu dikenal dengan nama American Association of University Women (AAUW) ini menganugerahi beasiswa penuh bagi pelajar internasional untuk melakukan penelitian di Amerika Serikat. Program ini dikhususkan bagi perempuan yang tidak memiliki kewarganegaraan AS. BEsaran beasiswa mencapai USD18 ribu untuk S-2, USD20 ribu untuk S-3 dan USD30 ribu untuk jenjang postdoktoral.
Aga Khan Foundation International Scholarship Programme
The Aga Khan Foundation memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari negara berkembang. Studi dapat diambil di mana saja, termasuk di Amerika. Beasiswa ini berupa 50 persen bantuan studi dan 50 persen pinjaman Serta diberikan berdasarkan seleksi kompetitif setiap tahun.

Penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Harus dengan Perpu



JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara e-Blusukan akhir pekan kemarin mengumumkan penghapusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati mendukung keputusan Jokowi tersebut.
Okky mengatakan, persoalan KTKLN memang sudah lama disoroti oleh Komisi IX DPR RI, karena dalam praktik di lapangan berbeda dengan teori di atas kertas, KTKLN bertolak belakang. Para TKI baru mendapat KTKLN apabila telah membayar asuransi. Di sisi lain, asuransi TKI juga bermasalah.
"Masalah lainnya, bila TKI pulang ke Indoensia, yang bersangkutan tidak bisa kembali ke tempat bekerja bila KTKLN tidak diperpanjang. Perpanjangan KTKLN itu juga tergantung negara penempatan, apakah tersedia atau tidak. Singkatnya, perpanjangan KTKLN sangat memberatkan para TKI di bagian imigrasi," ungkap Okky dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (1/12/2014).
Okky melanjutkan, DPR RI periode 2009-2014 telah membahas di tingkat Panitia Kerja terkait perubahan UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelrindungan TKI di Luar Negeri, regulasi yang memayungi keberadaan KTKLN. Dengan kata lain, persoalan yang dikeluhkan oleh para TKI kita telah direspons dengan rencana perubahan UU tersebut
"Keputusan Presiden Jokowi menghapus KTKLN secara prinsip memang sudah tepat. Meski ada hal yang juga prinsip tampaknya diabaikan oleh Presiden. Penghapusan KTKLN ini menabrak amanat Pasal 62 ayat (1) UU No 39 tahun 2004. Semestinya, agar langkah Presiden tepat sesuai aturan perundang-undangan, penghapusan KTKLN dipayungi melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Upaya ini semata-mata agar adanya tertib hukum dalam pengelolaan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Dalam Perpu yang semestinya diterbitkan tersebut, kata Okky, harus juga dicantumkan terkait pendataan bagi para TKI baik yang akan bernagkat maupun yang berada di negara penempatan.
"Karena pendataan ini sangat penting di antaranya untuk melakukan kontrol atau komunikasi antara pemerintah dengan para TKI di tempat kerjanya masing-masing. Salah satu aspek perlindungan negara terhadap warga negaranya yang bekerja di luar negeri adalah melalui pendataan yang akurat," jelasnya.

JK Khawatir Golkar Senasib PPP



JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) merestui pemilihan Ketua umum Partai Golkar secara aklamasi. Tetapi, terkait hal tersebut JK meminta proses pemilihannya dilakukan secara demokratis dan tidak ada kecurangan.
"Ya boleh saja, kalau memang itu fair caranya. Tapi kalau tidak fair melarang orang jadi calon kan susah kita. Itu berarti direkayasa, bisa masalah kan," ungkap JK saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 1 Desember 2014.
JK mengatakan, saat ini yang terpenting semua pihak mau melakukan proses pemilihan secara eksplisit alias terbuka. Meski begitu, sampai saat ini mantan sejawat SBY itu mengaku pesimis hasil Munas ke-IX di Bali tidak dapat berjalan maksimal.
"Karena hanya satu pihak kan, pasti sebagian tidak menerima," tuturnya.
Dalam kesempatan itu JK juga mengaku tak ingin Golkar senasib dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai yang lebih dulu mengalami konflik internal dan tak kunjung mendapatkan jalan tengah. " Ya tentu kita khawatir bahwa partai kita seperti itu," kata JK menambahkan.
Meski begitu, JK mengaku akan menerima dan menghargai apapun hasil dari Munas ke-IX kali ini. "Maka dari itu kita lihat perkembangannya," tandasnya.