JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki layanan terutama soal transparansi informasi pada warganya.
Salah satu bentuknya, adalah fasilitas Infrastruktur SMART dari Universitas Wollongong, Australia bekerjasama dengan Twitter dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta yang telah meluncurkan PetaJakarta.org.
"Itu ada dia bikin laporan kondisi di wilayahnya, kan RT itu sekarang masalah tuh, dikasih uang operasional ribut, pertanggung jawabannya pusing, gaji enggak mungkin. Jadi sekarang kita rubah. RT/RW itu akan kita bayar kalau dia mengirim berita ke sistem kita," ujar Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Mantan Bupati Belitung Timur ini akan mematangkan konsep tersebut pada pertengahan bulan Desember.
"Kita sudah punya satu sistem tweet, dari google, contoh, katakanlah kalau dia mau gaji RT/RW Rp900,000 misalnya. Ya sudah sehari kamu kira-kira mesti ngetweet tiga kali. Satu kali tweet 10 ribu, bukan tweetlah bisa data. Kan sama saja, mau ngetweet masuk data, mau email masuk data," terangnya.
Salah satu data yang bisa dimasukkan, sambungnya, adalah soal banjir yang kemungkinan kembali menerpa Jakarta pada musim penghujan saat ini. "Misalnya ada yang bilang, pak ada banjir tuh? Semuanya masuk, dia cukup kirim saja foto asal posisi dia, dia kirim saja, sekarang kan era-nya via android. Jadi tidak ada alasan. Hape paling murah android, nanti dia langsung kirim, nanti di terlihat di peta kami," kata Ahok.
Untuk lurah dan camat, Ahok pun mewajibkan mereka untuk memantau langsung kondisi lapangan dengan menyediakan sekira 75 pegawai.
"Pengawai harian lepas, buat di pos-pos, nanti di posnya kita bisa baca, kan pengawai yang pegang nih. Nanti kaya Dishub, Dinas Pemadam itu, kita bisa tahu seharian dia kemana saja. Kalau dia keluar wilayah dari kelurahan itu, ini lho ngapain sih makan siang lama amat. Kita bisa tracking. Kecuali hape ditaruh, kita bisa telepon dia, kalo kita curga," pungkasnya.
No comments:
Post a Comment