JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG), M Misbakhun menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak lagi menggunakan patokan Mid Oil Platts Singapore (MOPS) untuk menentukan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi di dalam negeri.
Alasan yang disodorkan Misbakhun, formulasi penghitungan dengan mengacu MOPS yang sudah digunakan sejak awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sarat dengan permainan oleh mafia migas.
"Cara menghitung menggunakan MOPS plus alpha (biaya distribusi dan margin untuk Pertamina, red) adalah cara menghitung yang tidak transparan dan penuh kepentingan para mafia migas. Model menghitung seperti ini sudah ada dan ditetapkan sejak zaman pemerintahan SBY berkuasa," ujar Misbakhun dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (18/11/2014).
Karenanya Misbakhun menegaskan, partainya mendorong pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengoreksi hitung-hitungan harga produksi BBM bersubsidi berbasis MOPS. Selanjutnya, kata Misbakhun, pemerintah melakukan hitung-hitungan harga produksi BBM yang lebih transparan dan akuntabel.
“Tinggalkan acuan MOPS, lakukan hitung-hitungan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan mafia migas,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Misbakhun, harga baru BBM subsidi dari hitungan sendiri itu mencerminkan harga produksi yang terbebas dari titipan dan kutipan.
“Karena harga titipan dan kutipan pasti akan dibebankan pada harga produksi yang ujung menjadi beban rakyat sebagai konsumen,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Ade Komarudin mengatakan, salah satu yang membuat mahal harga BBM yang diimpor adalah karena adanya permainan. Menurutnya, selama ini pemerintah terlalu mengacu formulasi MOPS.
No comments:
Post a Comment